Janji Sri Mulyani ke Mahfud MD Bersihin ASN Kemenkeu Terindikasi Praktek Culas Miliki Harta Tak Wajar

hariankamami.com  Awal terkuaknya transaksi mencurigakan senilai Rp 300 trilliun. Berawal dari pelaporan PPATK dari temuan transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp 300 triliun, dan yang pertama mengungkapkan temuan transaksi mencurigakan tersebut adalah Menkopolhukam Mahfud MD, pada, Selasa (7/3/2023).

Menurut Mahfud, transaksi itu melibatkan lebih dari 460 pegawai Kemenkeu.

Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 300 milliar

Sri Mulyani Indrawati mengklaim belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di institusi Kemenkeu.

"Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi Rp 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat," ucap Sri Mulyani setelah bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Sabtu (11/3/2023).

Baca Juga: Sri Mulyani Bubarkan Klub Moge DJP 'Belasting Rijder' Karena Langgar Azas Kepatutan dan Kepantasan

Menkeu lalu meminta kepada para wartawan agar ditanyakan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Sri Mulyani, beralasan di surat yang Ivan sampaikan kepadanya di hari Kamis (9/3/2023), tidak ada angka rupiah yang tertera di dalamnya, dan tidak dijelaskan detailnya mengenai siapa yang terlibat dan bagaimana pohon transaksinya.

Menkeu Sri Mulyani mengaku memang  telah menerima surat laporan terkait adanya dana mencurigakan senilai Rp 300 triliun di institusi Kemenkeu.

Hal itu seperti disampaikan Sri Mulyani dihadapan wartawan di Surakarta, Kamis (9/3/2023).

Pastinya, Sri Mulyani akan bertanya kepada Menkopolhukam Mahfud MD dan juga kepada Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengenai hal itu.

Baca Juga: Sri Mulyani Copot Jabatan Rafael dari Kabakum di DJP Kanwil II Jaksel Buntut Kasus Anaknya Aniaya David

964 ASN pegawai pajak Kemenkeu Diduga Melakukan Transaksi Mencurigakan

Terdapat 964 pegawai Kementerian Keuangan yang diduga memiliki harta kekayaan yang tidak wajar, merujuk laporan PPATK sejak tahun 2007 hingga 2023.