KPK Jadikan Banyubiru Desa Antikorupsi Nilai Terbaik, Ganjar Pranowo: Desa yang Lain Bisa Replikasi

Baca Juga: Basarnas Kerahkan 1.408 Personil Terlibat Pencarian Korban Hilang, Covered Area Terisolir Akibat Gempa Cianjur

Pelaksanaan program Desa Antikorupsi tidak sulit karena  kepala daerah khususnya bupati
bisa mendorong itu dengan  melihat contoh yang sudah ada.

“Guidance-nya sudah jelas.Jadi ini bukan cerita sulit, hanya  butuh satu aja; mau atau tidak
melakukan,” tegas Ganjar Pranowo

“Kepala daerah akan memastikan seluruh aspek manajemen itu  berjalan. Mulai perencanaan sampai pengawasan termasuk di dalam penganggaran,” kata Ketua KPK

Kepala Desa berperan penting, “Memastikan tak  ada celah yang  bisa digunakan di luar peruntukkannya secara benar formil
maupun materil,” ujar Ketua KPK. 

Baca Juga: Jokowi ke Titik Episentrum Gempa Cianjur, Kamis (24/11/2022) Mengecek Evakuasi dan Distribusi Logistik

Gubernur Ganjar Pranowo telah melaksanakannya dan hasilnya  tidak terjadi korupsi. Kemudahan  pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan yang baik di Jateng.

“Itulah cita-cita kita bahwa Indonesia
harus bersih dari korupsi. Kalau  Pak Ganjar Pranowo sudah melaksanakan, kita terimakasih,”  tandas Ketua KPK

Adapun 10 desa anti Korupsi tersebut yakni Desa Pakatto (Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan), Desa Kamang Hilia (Kabupaten Agam, Sumatera Barat), Desa Hanura (Kabupaten Pesawaran , Lampung), Desa Mungguk (Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat), Desa Cibiru Wetan (Kabupaten Bandung, Jawa Barat).

Baca Juga: GerCep Pemerintah Jokowi Tangani Dampak Bencana Gempa Bumi Magnitudo 5,6 di Cianjur

Berikutnya, Desa Banyubiru (Kabupaten Semarang, Jawa Tengah), Desa Sukojati, (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur), Desa Kutuh (Kabupaten Badung, Bali), Desa Kumbang, (Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat) dan Desa Batusoko Barat (Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur). ***