Catatan Pinggir HPN 2023, Oleh: SS Budi Rahardjo MM, Ketua Asosiasi Media Digital Indonesia
Dewan Pers Malah Seperti Departemen Penerangan Era Orba, Benar atau Stigma?
Ini yang perlu diingatkan, Jangan sampai Dewan Pers Malah Seperti Departemen Penerangan Era Orde Baru.
Kalau soal ulang tahun HPN 2023, seperti biasa, meriah.
Tapi sejatinya, bukan soal Presiden hadir atau tidak di acara itu. Jangan sampai, usai pesta, situasinya tak berubah.
Media massa di era digital masih seringkali oleh Dewan Pers membuat aturan yang mirip era jaman Orde Baru.
Bukannya Proaktif, Verifikasi Media Digital atau media cetak yang ada. Tapi, malah aturan yang membuat pers kapitalis, dengan aturan ini dan itu.
Media yang berintegritas tak masuk dalam verifikasi actual dan factual, karena tak punya modal.
Sementara itu, media massa harus bersaing memperebutkan kue iklan yang "lari" ke media sosial, blogger dan Youtuber
Jurnalisme, media dan tren teknologi sudah berlari meninggalkan hal-hal “lawas” semacam itu.
Ini perlu dicatat oleh pemerintahan Jokowi, sebelum keluarnya Perpres tentang Media Sustainability.
Jangan hanya, media yang sudah terverifikasi di Dewan pers yang diutungkan saja, tapi harusnya iklim media massa keseluruhan.
Media massa baik digital atau yang cetak belum diverifikasi Dewan Pers, banyak yang menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik. Mereka sudah layak disebut pers.
