Tagih Janji Presiden Jokowi Soal LIN, Anggota DPR Komisi IV Saadiah Uluputty: Negara Bohongi Masyarakat Maluku

HARIAN KAMI - Sabtu, 26 Maret 2022. Indonesia sebagai negara maritim, keberadaan infrastruktur pelabuhan di tanah air sangat penting, karena pelabuhan merupakan pintu masuk logistik berperan sebagai roda kegiatan perdagangan maupun industri.

Berdasarkan laporan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pelabuhan di Indonesia sebanyak 2.439 pelabuhan pada 2020. Angka tersebut meningkat 38,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.760 pelabuhan.

Menyikapi anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty pada rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Rabu (24/3/2022) mempertanyakan komitmen pemerintah dalam kontruksi pelabuhan Ambon New Port, karena pemerintah dapat membangun infrastruktur lain, seperti IKN Nusantara dan lain-lainnya.

Baca Juga: Apabila Hak Asuh dan Perwalian Gala Sky Ardiansyah Jatuh ke Haji Faisal, Doddy Sudrajat: Dari Dulu Saya Legowo

Bahkan Komisi IV DPR RI menolak tegas alasan pemerintah dalam keterlambatan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru (Ambon New Port), dengan alasan bahwa konstruksi pelabuhan terintegrasi itu telah dijanjikan Presiden Jokowi sejak 2016,  dan peletakan batu pertamanya sudah dilakukan pada November 2017. 

Sebagai anggota dewan yang mewakili masyarakat Maluku di Senayan, sudah sepantasnya Saadiah Uluputty menagih janji kepada Presiden Jokowi terkait pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang hingga saat ini bisa terancam batal.

Menurut Saadiah Uluputty, daerahnya Maluku sebagai provinsi yang memberikan kontribusi terbesar, yakni 37 persen dari sektor Perikanan dan Kelautan mengapa masih dianak-tirikan oleh negara dibandingkan dengan provinsi lain di tanah air.

Baca Juga: Politisi PPP Nurhayati Effendi Diceraikan Menteri Jokowi, Suharso Monoarfa Tak Lain Ketua Partai nya Sendiri

“Bisa bangun kereta api di bandung, bisa bangun IKN, ini laut kami bertahun-tahun 3 WPP ada di sana, kontribusi tertinggi 37 persen untuk negara ini, kalau alasan tidak ada uang. Bagi kami tidak adil,” tanya .Menurutnya, Maluku sebagai provinsi yang memberikan kontribusi terbesar, yakni 37 persen dari sektor Perikanan dan Kelautan masih dianak-tirikan oleh negara dibandingkan dengan provinsi lain di Tanah Air.

“Bisa bangun kereta api di bandung, bisa bangun IKN, ini laut kami bertahun-tahun 3 WPP ada di sana, kontribusi tertinggi 37 persen untuk negara ini, kalau alasan tidak ada uang. Bagi kami tidak adil,” tanya dia.

Saadiah Uluputty mengingatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, bahwa semenjak janji Presiden Jokowi bersama tiga Menteri KKP sebelumnya yang pernah mengunjungi Kota Ambon, Maluku pada 2016 lalu, masyarakat telah dengan sabar menanti realisasi janji tersebut.

Baca Juga: KPK Ciduk Mantan Bupati Tabanan Bali NPW, Dosen DNW dan RS Tersangka Korupsi Dana Insentif Daerah Tabanan Bali

Setelah mendengar pertanyaan dari Saadiah Uluputty suaranya meninggi, nampak diwajah ekspresi pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono terpesona di ruang rapat bersama Komisi IV DPR RI, pada Rabu 23 Maret 2022.

Usai Saadiah Uluputty selesai bertanya, giliran Sakti Wahyu Trenggono menjawab, bahwa negara tidak memiliki anggaran untuk pembangunan integrated port dalam hal pembangunan LIN.