Presiden Jokowi: Hilirisasi Batu Bara Jadi Dimetil Eter Bisa Tekan Impor Elpiji dan Buka Lapangan Kerja

Yul Adriansyah

- Senin, 24 Januari 2022 | 13:05 WIB

Presiden Jokowi kembali menyampaikan pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.)

HARIAN KAMI - Senin, 24 Januari 2022. Presiden Jokowi kembali menyampaikan pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022.

Menurut Presiden Jokowi, hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) akan bisa menekan impor elpiji yang mencapai kisaran Rp80 triliun.

"Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. Impornya Rp80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Lebih jauh lagi Presiden Jokowi menegaskan, "Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi Dimetil Eter (DME) . Hampir mirip dengan elpiji," tegas Presiden Jokowi.

Proyek hilirasi ini sendiri merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp7 triliun.

Presiden Jokowi memaparkan alasannya, "Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke Dimetil Eter (DME) , duit yang gede sekali, Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor," paparnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu.

Presiden Jokowi pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.

"Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan," lanjut Presiden Jokowi.