Hariankami.com -- Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pernyataan Gubernur Lemhannas tak clear.
"Sebenarnya saya heran juga mengapa pergantian pejabat di lingkungan TNI masih saja dikait-kaitkan dengan pelaksanaan Pemilu, termasuk jabatan Panglima dan kepala staf angkatan."
"Dalam berbagai kesempatan saya sering mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada keterkaitan langsung antara tahapan pelaksanaan Pemilu dengan pergantian Panglima TNI maupun KSAD."
"Rentan-rawan atau tidaknya penyelenggaraan tahapan Pemilu jelas lebih bergantung pada integritas penyelenggara, pemerintah, peserta Pemilu dan masyarakat."
"Bahkan sukses pengamanan Pemilu jelas bukan ditentukan oleh TNI, melainkan sinergi dari banyak institusi, di antaranya ada KPU, Bawaslu, Kemendagri, Polri, TNI, BIN dll."
"TNI memang bukannya tidak berperan sama sekali. Namun peran TNI itu lebih merupakan bentuk tugas perbantuan TNI pada gelar pengamanan Pemilu yang tanggung jawab utamanya berada di tangan Polri."
"TNI sendiri saya kira sudah memiliki pedoman dan prosedur baku dalam hal ini. Artinya, sistem sudah berjalan tanpa harus bergantung pada siapa yang menjabat."
"Pengaitan itu menurut saya justru bisa mengundang persepsi dan bertendensi pada upaya menarik-narik TNI untuk cawe-cawe pada agenda politik praktis, bukan politik negara."
"Padahal saat ini kita berada pada masa reformasi, bukan masa Orde Baru lagi, di mana militer saat itu selain berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator, juga punya andil signifikan dalam pemenangan Golkar di Pemilu."
"Bagi saya, pernyataan Gubernur Lemhanas itu mestinya dimaknai sebagai evaluasi atas mekanisme pengangkatan dan pergantian pejabat di lingkungan TNI bahkan juga Polri."
"Tidak idealnya akhir masa jabatan itu kan terjadi di antaranya karena lebih diutamakannya pertimbangan-pertimbangan di luar aspek merit sistem, profesionalisme dan regenerasi."
"Mengingat jabatan Panglima TNI dan kepala staf angkatan ini berkaitan dengan penggunaan hak prerogatif Presiden dan proses politik di parlemen, alangkah baiknya jika kelak dilakukan dengan lebih bijaksana dan berwawasan jauh ke depan."
"Kepentingan-kepentingan sektoral dan politik jangan sampai mengorbankan kebutuhan membangun TNI yang tangguh, profesional dan berintegritas."
"Kalaupun kondisi tidak ideal itu dinilai harus diatasi, opsi yang masuk akal bukanlah opsi perpanjangan masa aktif salahsatu atau kedua pejabat tersebut."
