• Senin, 5 Desember 2022

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Disahkan DPR Selasa 20 September 2022

- Selasa, 20 September 2022 | 09:22 WIB
Menkominfo melakukan rapat koordinasi membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi  (RUU PDP) pertemuan dengan DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta, pada waktu Selasa (4/2/2020) (Menkominfo)
Menkominfo melakukan rapat koordinasi membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pertemuan dengan DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta, pada waktu Selasa (4/2/2020) (Menkominfo)

HARIAN KAMI - Selasa, 20 September 2022. Menyudahi penantian panjang, akhirnya DPR RI mengesankan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (20/9/2022).

"Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan rapat pimpinan (Rapim) DPR memutuskan membawa RUU PDIP ke Rapat Paripurna besok untuk disahkan sebagai undang-undang," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Senin, 19 September 2022.

Ia berharap, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ini  bertujuan untuk menghasilkan hal-hal positif bagi seluruh warga negara Indonesia.

DPR RIsepakat pembahasan RUU PDP dibahas secara terbuka. Namun ada beberapa hal yang sifatnya tertutup.

“Tadi kami sepakati bahwa UU ini harus dibahas terbuka, jangan kemudian menimbulkan persepsi publik yang kemudian negatif, jangan sampai timbul draf atau Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dibahas di Komisi I,” tuturnya.

Baca Juga: Kasal dan Seluruh Prajurit TNI AL Sabang-Merauke Serentak Nobar Tayangan Perdana Sinetron Bintang Samudera

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah harus bisa mensosialisasikan terkait dengan draf dan DIM sehingga  tidak timbul draf dan DIM abal-abal yang kemudian sebenarnya tidak dibahas di DPR.

“Ini harus terbuka, namun karena memang sifatnya data perlindungan pribadi tentu saja banyak juga hal yang tidak bisa didiskusikan kepada publik,”  sambung Puan.

Sementara itu, Menkominfo Johnny menambahkan dalam RUU PDP terdapat 15 BAB dan 72 pasal yang sangat spesifik, tetapi kontennya sendiri menyangkut dengan hak-hak yang sifatnya sangat rasional dan private.

Halaman:

Editor: Yul Adriansyah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Senin, 28 November 2022 | 19:28 WIB

TMII tidak akan naikkan tiket masuknya

Jumat, 25 November 2022 | 22:53 WIB
X