Hariankami.com -- Pengamat Internasional Mencurigai Adanya Sentuhan Pulau Rempang. Benarkah?
Permasalahan kerusuhan di Pulau Rempang adalah isu yang terus berkembang dan menjadi pusat perhatian.
Konflik ini tampaknya berakar dari kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah, khususnya BP Batam, dan masyarakat lokal Pulau Rempang yang menolak relokasi mereka.
Demo penolakan relokasi berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan pada 7 September 2023 yang lalu, menciptakan pemberitaan besar dan menimbulkan beragam opini dari berbagai pihak.
Bahkan, pengamat asing juga ikut berkomentar mengenai isu ini, yang tentunya menimbulkan kecurigaan.
Mengapa orang asing ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia?
Pertanyaan ini sah dan perlu dijawab. Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia memiliki hak dan kewenangan untuk mengatasi masalah internalnya tanpa campur tangan eksternal.
Menjadi catatan saat ini, isuenya bahkan menjadi perhatian internasional terhadap Pulau Rempang seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki proses-proses pemerintahan dan mempromosikan transparansi.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, telah mengungkapkan bahwa tidak semua negara merasa nyaman dengan pembangunan Rempang Eco City.
Ini menunjukkan bahwa proyek ini bukan hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga internasional.
Alasan di balik perhatian ini mungkin beragam, termasuk kepentingan ekonomi dan geopolitik.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga integritas proyek ini dan berkomunikasi dengan baik untuk menghindari tuduhan atau campur tangan asing yang merugikan.
Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Harris Turino, mengapresiasi masuknya investasi besar-besaran di Batam.
Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, perlu diingat bahwa proyek-proyek besar juga bisa menciptakan pergesekan, terutama jika ada pihak yang merasa terancam oleh kemajuan Indonesia.
Upaya sistematis untuk menyebarkan isu pelanggaran HAM selama unjuk rasa di Pulau Rempang menunjukkan adanya upaya untuk menggagalkan proyek tersebut.
