PWI: Jadikan Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Sebagai Whistleblower

Hariankami.com -- "Jadikan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai whistleblower," ujar Asri Hadi, jurnalis yang juga aktivis Public Watch Integrity (PWI), mengenai perkembangan kasus pejabat pajak yang saat ini demikian ramai.

Whistleblower System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Asri Hadi terus mengawal: Ayo, Bongkar Siapa Saja Atasan atau pihak yang Korupsi. 

Rafael jangan hanya sebagai pihak yang disebut menyimpan mata uang asing senilai puluhan miliar di safe deposit box bank BUMN. Nominal uang yang tersimpan disebut bernilai fantastis.

Akan punya nilai, jika ia sebagai pelapor, adalah istilah bagi orang atau pihak yang merupakan karyawan, mantan karyawan, pekerja, atau anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. 

Jangan hanya berhenti dalam analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membongkar dan sekedar wacana. Tentang mata uang asing, uang Rafael yang tersimpan di safe deposit box bank BUMN diduga dari hasil suap.

Rafael akan menjadi pahlawan jika sebagai whistleblowing. Yang menguak skandal di dalam institusi pemerintah atau pemerintah sendiri dapat dijadikan bahan pelaporan.

Masyarakat menunggu, KPK yang kini masih fokus mendalami harta kekayaan Rafael. KPK juga sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pendalaman.

Jika si Rafael dapat menyingkap uang, rekening yang diblokir tersebut memiliki transaksi menyentuh nilai Rp 500 miliar. Siapa bos serta pihak-pihak lain yang ikut menjadi bagian konspirasi, kemungkinan akan bertambah jumlah uang yang dapat disita.

Dalam hal ini, uang yang dinilai sebagai suatu kejahatan bisa disita negara. Kalau perlu dirampas untuk Negara. Ya, sebagaimana sesuai aturan berlaku sebagaimana putusan majelis hakim.

• BACA JUGA: majalah MATRA edisi maret 2023, Klik ini