Hariankami.com -- Etika dalam Penegakan Hukum: Tantangan Keterlibatan TNI
sumber: Francisca Romana, S.H., M.H. (Praktisi Hukum, Alumni Lemhanas PPRA 57, DPP ISKA)
Proses penegakan hukum adalah landasan utama bagi suatu negara dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab. Namun, keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penegakan hukum telah menimbulkan polemik yang menghadirkan pertanyaan seputar etika dan batasan peran militer dalam proses hukum.
Dua kasus kontroversial yang melibatkan TNI dalam penegakan hukum adalah operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas dan insiden di Polrestabes Medan.
Operasi Tangkap Tangan di Basarnas: Dilema Peran dan Etika
Kasus OTT di Basarnas, yang melibatkan anggota TNI aktif, mengundang perdebatan tentang siapa yang berhak melakukan penyidikan dan penahanan dalam kasus korupsi.
Awalnya, terjadi pro dan kontra antara KPK dan TNI dalam mengatasi tindak pidana korupsi di lingkungan Basarnas. Namun, polemik mereda setelah KPK dan Danpuspom TNI menyampaikan pernyataan bersama bahwa keduanya memiliki semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi sesuai hukum yang berlaku.
Ini menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara institusi untuk menghindari miskomunikasi dan benturan kepentingan.
Insiden di Polrestabes Medan: Tantangan Sebagai Penasehat Hukum dan Anggota TNI
Kasus lain melibatkan Mayor TNI Dedi Hasibuan dan rekannya yang mendatangi Polrestabes Medan untuk meminta penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka.
Meskipun tindakan ini kontroversial dan dianggap keliru, status Mayor TNI Dedi Hasibuan sebagai penasehat hukum saudaranya tidak secara langsung melanggar hukum.
Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman etika dalam menjalankan peran ganda sebagai anggota TNI dan penasehat hukum.
Pentingnya Etika dalam Penegakan Hukum
Kedua kasus di atas menggambarkan peran kritis etika dalam penegakan hukum. Etika bukan hanya mengacu pada kepatuhan terhadap norma moral, tetapi juga pada tindakan yang bertujuan menjaga keadilan, kebenaran, dan keselarasan antara berbagai unsur dalam proses hukum.
